Ahok Bongkar Skandal Oplosan Pertamax dan Desak Reformasi di Pertamina: Transkrip Lengkap dan Analisis
Dalam video eksklusif yang viral di YouTube, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Komisaris Utama Pertamina, secara terbuka mengungkap dugaan praktik pencampuran (oplosan) BBM Pertamax yang diduga terjadi sejak 2018 hingga 2023. Ahok juga menyoroti sistem korupsi yang mengakar di tubuh Pertamina serta menawarkan bantuan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas kasus ini. Berikut rangkuman lengkap pernyataan kontroversialnya dan implikasinya bagi masa depan sektor energi Indonesia.
Latar Belakang Skandal Oplosan Pertamax
Kejagung saat ini sedang menyelidiki kerugian negara yang diduga mencapai hampir Rp1 kuadriliun akibat praktik ilegal pencampuran Pertamax dengan bahan bakar beroktan rendah (seperti Pertalite) di sejumlah SPBU. Ahok menyatakan bahwa meski belum melihat berkas lengkap, ia mendukung penuh penyelidikan ini. Menurutnya, skandal ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan indikasi permainan mafia migas yang melibatkan oknum internal Pertamina, pejabat pemerintah, hingga pihak asing.
Poin Kunci Pengakuan Ahok
Praktik Oplosan dan Permainan Pasar
Ahok menegaskan bahwa isu oplosan sengaja dihembuskan untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap SPBU Pertamina. "Ini sangat berbahaya. Saya khawatir ada pihak asing atau oknum tertentu yang ingin menguasai pasar ritel BBM," ujarnya. Ia mencontohkan, SPBU Pertamina yang mayoritas dimiliki swasta seharusnya tidak berani mencampur BBM karena risiko pencabutan izin dan tuntutan pidana.
Korupsi Pengadaan dan Tender Manipulatif
Ahok mengkritik sistem pengadaan Pertamina yang dinilai tidak transparan. Ia menyebut, selama ini tender dilakukan setiap 3 bulan dengan metode yang memungkinkan permainan harga. "Kalau tender dilakukan terbuka melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), mafia migas bisa diputus," tegasnya. Ia juga mengungkap adanya komisi hingga USD2-4 per barel yang mengalir ke oknum berkuasa.
Masalah Kilang dan Ketergantungan Impor
Indonesia masih bergantung pada impor BBM karena keterbatasan kapasitas kilang. Ahok menyebut, selama 30 tahun tidak ada pembangunan kilang baru, sementara cadangan minyak mentah terus menipis. "Pertamina harusnya membeli minyak mentah domestik dengan patokan harga ICP (Indonesia Crude Price), bukan impor yang harganya dimanipulasi," tambahnya.
Skandal LPG Subsidi dan Solusi Voucher
Ahok mengungkap kebocoran dana subsidi LPG 3 kg yang mencapai Rp110 triliun. Menurutnya, 97% pengguna LPG subsidi sebenarnya mampu membeli versi non-subsidi. Solusinya, pemerintah harus mengganti subsidi dengan sistem cashback atau voucher melalui aplikasi MyPertamina agar tepat sasaran.
Rekomendasi Ahok untuk Reformasi Pertamina
Digitalisasi Pengadaan: Seluruh proses tender harus dilakukan melalui platform LKPP secara transparan, termasuk pembelian minyak mentah dan BBM.
Penghapusan Subsidi Langsung: Subsidi BBM dialihkan ke bentuk voucher yang terintegrasi dengan data masyarakat miskin, menghindari penyalahgunaan oleh pemilik kendaraan mewah.
Audit Menyeluruh oleh BPK/BPKP: Investigasi laporan keuangan Pertamina, terutama efisiensi pengadaan yang seharusnya mencapai 46% pada 2024.
Pemberantasan Mafia Migas: Kejagung diminta melacak aliran dana mencurigakan dari kontraktor Pertamina ke rekening pejabat terkait.
Tantangan dan Kritik terhadap Sistem
Ahok menyayangkan lemahnya pengawasan internal di Pertamina. Meski pernah mengusulkan sistem pengadaan digital, ia mengaku "dipinggirkan" karena dianggap mengancam kepentingan para pemain lama. "Kalau saya jadi Dirut, saya pecat semua yang menolak transparansi. Tapi sebagai komisaris, saya hanya bisa memberi rekomendasi," keluhnya. Ia juga menduga ada keterlibatan pejabat ESDM, SKK Migas, dan BPK dalam membiarkan korupsi berjalan.
Dampak pada Masyarakat
Kerugian negara sebesar Rp1 kuadriliun bukan hanya merugikan APBN, tetapi juga masyarakat. Pengguna Pertamax oplosan berisiko mengalami kerusakan mesin kendaraan, sementara subsidi yang bocor membuat harga BBM/LPG tetap tinggi. Ahok menekankan, "Rakyat kecil yang paling dirugikan, sementara oknum hidup dari uang haram."
Pesan untuk Kejaksaan Agung
Ahok mendesak Kejagung bertindak tegas:
- Lacak aliran dana mencurigakan dari supplier Pertamina.
- Periksa kekayaan pejabat yang tidak wajar.
- Sidang terbuka kasus ini agar publik mengetahui kebenaran.
"Jangan takut bersihkan Pertamina. Saya siap hadir di persidangan dan buka semua rekaman rapat internal," tegasnya.
Kesimpulan
Skandal oplosan Pertamax membuka tabir masalah struktural di sektor energi: korupsi, inefisiensi, dan lemahnya political will untuk reformasi. Ahok, dengan gaya blak-blakannya, telah melempar bola panas ke tangan Kejagung dan pemerintah. Tantangan kini adalah memastikan penyidikan tidak berhenti di "tersangka kecil", tetapi menyentuh aktor intelektual yang selama ini berlindung di balik kebijakan nasional. Transparansi dan digitalisasi menjadi kunci, bukan hanya untuk menghemat anggaran, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap BUMN strategis ini.
